Home / AD & ART

AD & ART

ANGGARAN DASAR

NAMA,BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 1.

  1. Asosiasi ini bernama ASOSIASI PENDIDIKAN DIPLOMA FARMASI INDONESIA (APDFI)
  2. Asosiasi, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (atau menyesuaikan).
  3. Asosiasi dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia,sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.

WAKTU

Pasal 2.

Asosiasi ini dibentuk dan didirikan pada hari Kamis tanggal  empat April tahun dua ribu tiga belas  (04-04-2013) di Jakarta dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Jangka waktu Asosiasi tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Anggota.

AZAZ

Pasal 3.

Asosiasi ini berasaskan Ilmu dan Pengetahuan

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdi tanpa pamrih dan secara nirlaba, Asosiasi mempunyai maksud dan tujuan di bidang Ilmu, Sosial dan Kesehatan

KEGIATAN

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 diatas, Asosiasi akan menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut :

  1. Melaksanakan standarisasi mutu, sumber daya dan penyelenggaraan Pendidikan diploma bidang Farmasi bekerjasama dengan institusi terkait.
  2. Meningkatkan mutu Pendidikan diploma bidang Farmasi menuju kesetaraan standar lulusan yang memiliki kompetensi dalam ilmu, teknologi dan profesi tenaga kefarmasian.
  3. Meningkatkan kerjasama untuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
  4. Memajukan ilmu, teknologi dan profesi dalam bidang teknis kefarmasian di Indonesia.
  5. Mewujudkan Pendidikan diploma bidang Farmasi yang berkualitas dan mampu bersaing

KEKAYAAN

Pasal 6.

  1. Kekayaan Asosiasi terdiri dari kekayaan awal yang dihimpun dari iuran para anggota seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam bagian awal akta ini, dan dapat ditambah dengan :
    • a. Iuran Anggota;
    • b. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, diterima Asosiasi dari masyarakat maupun pihak lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berminal mendukung maksud dan tujuan Asosiasi ;;
    • c. Wakaf;
    • d. Hibah;
    • e. Hibah Wasiat;
    • f. Subsidi Pemerintah;
    • g. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Asosiasi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Kekayaan Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 akta ini.
  3. Untuk yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Asosiasi, disimpan dalam rekening Asosiasi pada Bank atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pengurus dengan persetujuan Rapat Umum Anggota Asosiasi.

ORGAN ASOSIASI

Pasal 7.

Asosiasi ini mempunyai organ yang terdiri dari :

  1. Ketua
  2. Anggota ;
  3. Pembina ;
  4. Pengurus ;
  5. Pengawas ;

ANGGOTA

Pasal 8.

  1. Keanggotaan Asosiasi ini terdiri dari :
  2. Mereka yang mendirikan Asosiasi ;
  3. Institusi yang menyelenggarakan pendidikan diploma bidang Farmasi
  4. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi anggota akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.
  5. Setiap anggota adalah orang perseorangan yang berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas.
  6. Setiap anggota wajib menjungjung tinggi, menjaga dan mempertahankan kehormatan, martabat, mematuhi dan menjaga azas dan tujuan Asosiasi, dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan serta membayar uang iuran anggota.
  7. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus dan pengawas yang menyebabkan kerugian bagi Asosiasi, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka Waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat meneruskan menjalankan jabatannya tersebut sebagai pengurus maupun pengawas.

Pasal 9.

  1. Keanggotaan Asosiasi ini berakhir karena :
  2. Meninggal dunia ;
  3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis ;
  4. Diberhentikan dalam arti apabila anggota dianggap oleh pengurus merugikan nama baik ataupun melanggar maksud dan tujuan, Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.
  5. Diberhentikan karena terbukti bersalah telah melanggar hukum yang berlaku di Negar Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  6. Hak – hak dan kewajiban-kewajiban dari para anggota akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.

WEWENANG ANGGOTA

Pasal 10.

  1. Para anggota berwenang untuk :a. merubah anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Asosiasi ;
    1. mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas ;
    2. menetapkan kebijakan umum Asosiasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi;
    3. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan asosiasi yang disiapkan pengurus ;
    4. mengesahkan laporan tahunan ;
    5. menyetujui penggabungan atau pembubaran Asosiasi.
  2. Anggota Asosiasi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja berhak Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan oleh Asosiasi.
  3. Anggota Asosiasi berhak memeriksa semua pembukuan dan surat-surat lainnya, memeriksa dan Mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang Dijalankan oleh pengurus dan pengawas.
  4. Pengurus dan pengawas wajib memberikan penjelasan kepada para anggota dalam rapat Tahunan Anggota.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11.

  1. Anggota Asosiasi Wajib mengadakan Rapat Umum Anggota Tahunan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku. Anggota Asosiasi dapat pula mengadakan rapat setiap waktu apabila dianggap perlu oleh ketua atau atas permintaan dua anggota pengawas.
  2. Dalam Rapat Umum Anggota Tahunan, anggota Asosiasi mengesahkan Laporan Tahunan dan melakukan evaluasi tentang kegiatan Asosiasi dalam tahun yang lampau, sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan pengembangan Asosiasi untuk tahun yang akan dating.
  3. Panggilan untuk Rapat Umum Anggota harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan tentang hal-hal yang dibicarakan.
  4. Rapat Umum anggota dipimpin oleh ketua, jikalau ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Asosiasi yang hadir.
  5. Rapat Umum Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua)jumlah seluruh anggota Asosiasi.
  6. Anggota Asosiasi dapat mewakilkan kehadirannya dalam rapat kepada anggota Asosiasi lainnya dengan surat kuasa. Semua keputusan Rapat Umum Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat apabila keputusan secara musyawarh untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (saty per dua) jumlah suara yang hadir dikeluarkan dalam rapat.
  7. Setiap anggota Asosiasi dalam rapat berhak mengeluarkan 1 satu suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Asosiasi yang diwakilinya dalam rapat.
  8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh salah seorang anggota Asosiasi yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
  9. Penandatangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat Notaris.

PEMBINA

Pasal 12.

Pembina adalah Ketua Komite Farmasi Nasional

WEWENANG PEMBINA

Pasal 13.

Memberikan nasehat dan pengarahan-pengarahan kepada pengurus dan pengawas Asosiasi baik diminta maupun tidak.

Pasal 14.

Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya bergantung pada masa jabatan Ketua Komite Farmasi Nasional

PENGURUS

Pasal 15.

  1. Asosiasi diurus oleh pengurus yang terdiri dari :
  2. Ketua ;
  3. Wakil ketua ;
  4. Sekretaris ;
  5. Bendahara ;

 

  1. Susunan, Pengangkatan, Pemberhentian dan penggantian antar Waktu anggota pengurus berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal rapat Umum Anggota dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Anggota untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
  2. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Asosiasi, maka atas permintaan yang berkepentingan umum, maka pengadilan dapat membatalkannya pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu tersebut.
  3. Para anggota pengurus bekerja secara sukarela tanpa menerima upah,honor dan/atau tunjangan tetap.
  4. Keanggotaan pengurus berakhir karena :
  5. Meninggal dunia ;
  6. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
  7. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan (curatele) ;
  8. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota ;
  9. Telah berakhir masa jabatannya.
  10. Pengurus berhak mengundurkan diri dari kepengurusan dengan menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pengawas paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  11. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan pengurus lowong maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut maka harus diadakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat pengurus baru.
  12. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut diatas adalah sisa masa jabatan pengurus yang digantikannya.
  13. Korwil merupakan koordinasi perguruan tinggi yang terdiri dari Wilayah Sumatera, Jawa Barat-DKI-Banten, Jawa Tengah-DIY, Jawa Timur-Bali-NTB-NTT, Sulawesi-Kalimantan-Ambon-Papua

 

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

  1. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan demi tercapainya maksud dan tujuan Asosiasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pengurus berkewajiban untuk menyiapkan dan menyusun Anggaran Rumah Tangga dan semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Asosiasi dengan persetujuan pengawas.

-Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Asosiasi.

  1. pengurus wajib melaporkan segala tindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap tahun kepada pengawas dan setiap kali diminta oleh pengawas.
  2. Dalam setiap Rapat Umum Anggota Tahunan, Pengurus menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diketahui oleh pengawas berkenaan dengan segala tindakan dan kegiatan Asosiasi untuk tahun buku yang bersangkutan.

 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

  1. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar Asosiasi hanya sah apabila diambil oleh Rapat Umum Anggota Yang merupakan kewenangan tertinggi yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota.
  2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota Asosiasi yang hadir dan mengeluarkan suara dalam rapat atau diwakili dalam rapat.
  3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota kedua dapat diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama.
  • Rapat Umum Anggota kedua sah bilamana dalam rapat hadir atau diwakili lebih ½ (satu per dua) jumlah seluruh anggota dan keputusan rapat tersebut sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  • Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Asosiasi yang hadir atau diwakil dalam rapat :
  1. Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi yang meliputi :
  2. Nama dan tempat kedudukan Asosiasi ;
  3. Maksud dan tujuan Asosiasi ;
  4. Kegiatan untuk mencapai tujuan Asosiasi ;
  5. Keanggotaan ;
  6. Hak dan kewajiban anggota ;
  7. Pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi ;
  • Harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  1. Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini yaitu :
  2. Jangka waktu pendirian ;
  3. Perolehan dan penggunaan kekayaan ;
  4. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian pengurus ;
  5. Hak dan kewajiban pengurus dan pengawas ;
  6. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat ;
  • Cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  1. Perubahan anggaran dasar Asosiasi tidak boleh dilakukan pada saat Asosiasi dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan curator.

PEMBUBARAN

Pasal 18

  1. Keputusan untuk pembubaran Asosiasi hanya dapat diambil dalam suatu keputusan Rapat Umum Anggota, bilamana ternyata bahwa :
  2. Jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Asosiasi berakhir ;
  3. Maksud dan tujuan Asosiasi telah tercapai ;
  4. Putusan dan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap.
  5. Usul untuk membubarkan Asosiasi dapat diajukan kepada Rapat Umum Anggota Paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh anggota Asosiasi atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota pengurus.
  6. Keputusan untuk membubarkan Asosiasi adalah sah jika dalam Rapat umum Anggota hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota Asosiasi, pengurus dan pengawas.
  7. Dalam hal Rapat Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 pasal ini tidak memenuhi kuorum maka rapat Asosiasi yang kedua dapat diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rapat Umum Anggota yang pertam dan rapat dimaksud sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota Asosiasi, pengurus dan pengawas yang hadir atau diwakili dalam rapat.
  8. Pembubaran Asosiasi ditetapkan dalam keputusan Rapat umum Anggota dan dapat menunjuk likuidator yang diikuti dengan likuidasi untuk membereskan kekayaan Asosiasi.
  9. Likuidator atau kurator (dalam hal Asosiasi dinyatakan pailit) yang ditunjuk melakukan pemberesan kekayaan Asosiasi yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Asosiasi dan proses likuidasinya diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
  10. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Asosiasi kepada seluruh anggota Asosiasi, pengurus dan pengawas.
  11. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
  12. Likuidasi atau kurator terhitung sejak likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Asosiasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam hal tersebut tidak dilakukan maka pembubaran Asosiasi tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 19

  1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Asosiasi lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Asosiasi ini Atau pihak lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Anggota.
  2. Dalam hal hasil yang mempunyai likuidasi tidak diserahkan kepada Asosiasi lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau pihak lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Asosiasi semula.

Pasal 20

  • Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Dasar ini atau dalam anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lainnya akan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota Asosiasi